PLT SAMPAH UNTUK 1000 KK

Sriwijaya Radio Palembang - Pemerintah telah menandatangani lima power process agreement, sembilan MoU, dan 13 izin panas bumi dengan total investasi sekitar Rp 106,3 triliun dalam acara The 4th Indonesia Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Conex 2015 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Sampah atau Biomass Sampah yang berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sukawinatan, Kecamatan Sukarami Kelurahan Sukajaya Palembang, dengan total kapasitas 575 kilowatt untuk mengaliri listrik ke 1.215 kepala keluarga di kawasan tersebut.

Plt Wali Kota Palembang, H Harnojoyo S.Sos mengatakan, adanya PLT Sampah ini, merupakan salah satu wujud percepatan pembangunan di kota Palembang, serta mendukung program pemerintah pusat dalam menyediakan kebutuhan energi yang ada khususnya dengan memanfaatkan sampah.

“Ini (PLT Sampah) satu-satunya dan pertama di Indonesia. Serta merupakan terobosan baru dalam menyediakan energy murah kepada masyarakat. Selain itu, penanganan sampah menjadi konsentrasi pemerintah dalam membangun kota yang bersih dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Harnojoyo.

Harnojoyo menambahkan, pengelolaan PLT Sampah yang menghabiskan dana sebesar Rp 22 milyar berasal dari APBN, sudah diserahkan Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) kepada Pemkot Palembang. Selanjutnya, pengelolaan PLT Sampah akan dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang dan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

“Kita akan bekerja sama dengan PLN untuk mengelola dan mendistribusikan energi listrik yang dihasilkan ke pelanggan. Harapannya tarif listrik yang bakal dijual ke warga lebih murah dari tarif listrik saat ini,” kata Harnojoyo. Selain itu, adanya PLT Sampah akan mendatangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Pemkot Palembang.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pengembangan energi baru dan terbarukan atau non-fosil yang sudah ditanamkan sejumlah investor di beberapa daerah di Indonesia agar tidak berhenti di tengah jalan.

“Pertama-tama, saya ingin titip pesan ke Menteri ESDM, Sudirman Said dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir. Kalau izin sudah diberikan ke investor, prosesnya diikuti terus, dilaksanakan tidak yang sudah diberikan tadi,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menambahkan, izin yang sudah diberikan perlu dikawal, agar itu bisa berlanjut. Tidak berhenti di tengah jalan. Apalagi, pada kesempatan ini juga, dilakukan penandatanganan perjanjian pembangunan pembangkit listrik non-fosil dengan sejumlah investor.

Penggunaan energi fosil yang sangat besar, Jokowi melanjutkan, membuat pemerintah untuk fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan ini. Apalagi, potensi yang dihasilkan dari energi ini mencapai 29 ribu megawatt (MW). Sementara itu, pemanfaatannya masih sangat minim.

“Oleh sebab itu, masalah terkait insentif, tarif dan perizinan, terkait energi terbarukan akan kami berikan perhatian,” ucap Presiden Jokowi.

Reporter : Cek Rul
Editor : Cek Mar