Alex Noerdin Miris Lihat Pembangunan Sumsel di OKU Timur

SRIWIJAYA RADIO - Sejak lima tahun terakhir, pembangunan di Sumsel maju pesat. Namun, geliat pembangunan itu tak dirasakan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Program sekolah dan berobat gratis, ternyata tidak berjalan di kabupaten yang sudah berusia sembilan tahun itu.

Kenyataan ini terungkap saat blusukan calon gubernur (Cagub) Sumsel nomor 4 H Alex Noerdin di beberapa lokasi di OKU Timur, Sabtu (25/5). Alex menyerap aspirasi di Pasar Sidodadi BK 9, Pasar Gumawang BK 10, Desa Sukajadi BK 9 Kecamatan Belitang I, Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang, dan Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka.

Di setiap daerah yang dikunjungi, Alex menemukan beberapa fakta miris. Diantaranya, program sekolah dan berobat gratis yang ia gulirkan dengan menjalin komitmen seluruh kepala daerah di Sumsel sejak 2008 itu, tidak berjalan.

Seperti yang terjadi di Desa Sukajadi Kecamatan Belitang I. Setiap sekolah wilayah itu masih memungut biaya pendidikan kepada setiap pelajar. Belum lagi, pungutan-pungutan lain yang dibebankan, seperti pengadaan buku pelajaran.

Kondisi serupa terjadi di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang. Program yang bertujuan untuk memudahkan warga menjangkau akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, tidak terealisasi. Akibatnya, warga cukup kesulitan menyekolahkan anaknya dan berobat karena mayoritas warga berprofesi sebagai petani.

Fakta ini ditemukan saat Alex bertanya langsung kepada warga yang berkerumun di setiap lokasi blusukan. “Sekolah gratis sudah berjalan belum di sini..? “Belum,” jawab warga kompak. “Berobat gratis berjalan tidak di sini.? “Tidak,” kembali warga menjawab.

“Anak kami masih bayar iuran sekolah, berobat kami masih bayar. Di sini, program sekolah dan berobat gratis tidak jalan Pak Alex,” ujar Arina, warga Desa Sukajadi.

Mendengar pernyataan langsung warga OKU Timur itu, membuat Alex Noerdin geram. Sebagai pelopor program tersebut, dirinya akan meminta pertanggungjawaban pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti. Sebab, program-program tersebut digulirkan sebagai kepeduliannya untuk meningkatkan perekonomian warga Sumsel secara umum. Apalagi, program ini merupakan representasi dari komitmen kepala daerah dengan sistem dana sharring.

“Maaf kalau saya sedikit emosi, karena program ini hak rakyat dan sudah berjalan di daerah-daerah lain di Provinsi Sumsel. Tapi nyatanya, di Kabupaten OKU Timur tidak berjalan,” ujar Alex.

“Saya wajib marah karena dana dari Pemprov Sumsel sudah dikirim untuk dua progam ini, dan seharusnya sudah dinikmati seluruh masyarakat Sumsel, termasuk warga OKU Timur,” tambah Alex.

Fakta lain juga ditemukan Cagub Sumsel nomor urut 4 itu. Di kabupaten ini, tidak tersedia infrastruktur yang memadai. Seperti akses jalan dari Desa Sukajadi Kecamatan Belitang I menuju Kecamatan Pengandonan yang menghubungkan lebih dar sepuluh desa. Jalan berstatus kabupaten ini rusak parah. Aspal di sepanjang jalan tersebut sudah terkelupas, bahkan berlobang besar dengan kedalaman 30-40 centimeter dan berdiamater hingga dua meter. Kondisi ini telah berlangsung sejak tiga tahun terakhir tanpa diperbaiki.

“Saya transmigran asal Jawa Barat. Sejak 2010 sudah tinggal di sini, dan belum pernah merasakan adanya pembangunan. Kalian mau ke sini juga melintasi jalan itu. Lihat sendiri bagaimana kondisi jalan kabupaten itu,” ungkap Nurman, warga Desa Sukajadi kepada wartawan saat dimintai keterangan.

Tidak hanya itu, di sektor perekonomian juga sangat memperihatinkan. Mayoritas pasar tradisional di kabupaten itu semrawut karena tidak dikelola dengan baik padahal Pemerintah Kabupaten OKU Timur selalu memungut retribusi, seperti yang terjadi di Pasar Sidodadi BK 9 Kecamatan Belitang dan Pasang Gumawang BK 10.

Di Pasar Sidodadi yang dibangun sejak tahun 1955 lalu itu sangat kumuh dan tidak terawat. Salah satu pasar terbesar di Kecamatan Belitang ini tidak pernah diperbaiki. Terakhir, pasar ini baru direnovasi tahun 1987, 25 tahun terakhir tanpa ada pembenahan.

Marjohan (49) salah satu pedagang mengatakan, meski pasar ini hampir setiap hari dilalui Bupati OKU Timur, Herman Deru, namun tak sedikitpun mendapat perhatian. Bahkan, di pasar ini tidak tersedia tempat pembuangan sampah sementara. Akibatnya, sampah menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap di sekitar pasar.

“Pasar ini amburadul, penataan tidak beres. Sanitasi dan  tempat pembuangan sampah tidak ada sama sekali. Kami sangat terganggu. Lihat sendiri kondisinya, tidak perlu diceritakan lagi,” ungkapnya.

“Kalau memang pemerintah dekat dengan rakyat dan peduli dengan kondisi pedagang, tidak perlu lagi diminta. Setiap hari melintas dan terkadang mampir di pasar sini sudah seharusnya ada perbaikan. Tapi nyatanya tidak ada respon sama sekali,” tegasnya.

Alex mengaku sangat prihatin dengan kondisi pasar tradisional yang ada di Kabupaten OKU Timur. Alex mengungkapkan, bersama H Ishak Mekki, dirinya ingin eksistensi pasar tradisional tetap menjadi salah satu basis perekonomian kerakyatan. Apalagi, pasar tradisional saat ini mulai tergerus dengan menjamurnya pasar-pasar modern, seperti mal, supermarket, hypermarket, dan outlet modern.

“Seharusnya pemerintah setempat harus menata pasar tradisional ini sehingga rakyat senang beraktifitas di pasar. Kalau memang tidak sanggup, Pemprov Sumsel akan mengatasinya. Sebab, saya prioritaskan pengembangan perekonomian dengan membangun dan meningkatkan berbagai sarana infrastruktur pasar rakyat, konkritnya dilakukan bedah pasar,” tegas Alex.

Di sektor keamanan, di Kecamatan Belitang, Buay Madang, dan Kecamatan Cempaka, serta mayoritas di wilayah OKU Timur, masuk dalam daerah rawan kriminalitas. Di kabupaten ini kerap terjadi aksi kejahatan, seperti perampokan dan pencurian. Bahkan, warga sekitar tidak berani keluar atau bepergiaan saat malam hari.

“Kami tidak berani keluar malam, paling banter jam 9 kami sudah pulang ke rumah. Kejahatan di sini luar biasa, satu minggu itu pasti ada yang perampokan,” terang Beni Defidson, tokoh masyarakat Pandan Agung.

Pengamat Sosial dari IAIN Raden Fatah Palembang, Prof Dr Abdullah Idi menjelaskan, tingginya intensitas kejahatan di suatu daerah menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat di daerah tersebut masih rendah. Sebab, kejahatan muncul karena terjadinya kesenjangan ekonomi, selain minimnya lapangan kerja dan tersedianya infrastruktur yang baik.

“Secara umum, kejahatan tergantung tingkat ekonomi, lapangan kerja, dan infrastruktur. Kalau masyarakatnya miskin, aksi kejahatan pasti makin besar,” tukasnya.

Humas Pemprov Sumsel