Alex dukung Kebijakan Pemerintah

SRIWIJAYA RADIO - danya wacana dari Pertamina Pusat terkait pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  yang akan dibagi dua harga yakni Rp 4.500 untuk motor dan Rp 6.500 untuk mobil dan angkutan industri, Gubernur Sumsel menyetujuinya. Dirinya sama sekali tidak begitu mempersoalkan lantaran kebijakan tersebut sudah lama didukung oleh Pemerintah.

Dia juga mengatakan, sebetulnya kebijakan yang mesti ia setujui tersebut akan membuat masyarakat bingung hendak mengisi BBM di SPBU yang mana, dan  juga akan berdampak pada pendistribusian BBM itu sendiri.

“Ya jelas ribetlah, saya juga masih bingung, semua pasti bingung, kebijakan carut-marut seperti ini jelas akan merugikan masyarakat dan pengusaha,” tegasnya usai mengikuti paparan dari Pertamina di Griya Agung, Kamis (25/4).

Alex juga menegaskan dirinya selaku Gubernur mau tak mau  harus mematuhi kebijakan pemerintah jika nantinya benar-benar disahkan. “Ini bukan persoalan setuju tidak setuju, tetapi ini adalah kebijakan pemerintah yang mesti saya amankan”, kata Alex.

Menanggapi itu, General Manager (GM) Pertamina RUPS II, Faris Aziz mengatakan,pengendalain tersebut dilakukan untuk menekan pemakaian BBM  bersubsidi baik premium maupun solar ke Pertamax dan solar non subsidi di seluruh wilayah Sumbagsel.

Ia berharap  wacananya  dengan Gubernur  tersebut  agar ada kesepahaman antara Pertamina Sumbagsel dengan  pemerintah daerah. Dalam koordinasi ini, menurut dia pemerintah pusat juga meminta bantuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan nanti.

"Pelaksanaannya nanti di lapangan  harus dijaga oleh  gubernur, dan kami sudah menyiapkan beberapa skenario di hari pertama termasuk bantuan dari media,”  ujarnya.

Humas PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) II Palembang, Robert, yang dihubungi, secara terbuka  mengakui kalau kebijakan Pertamina menerapkan tarif ganda merupakan  langkah tindak lanjut dari kebijakan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013 yang mengatur penggunaan BBM.

“Pengendalian BBM Bersubsidi selama ini memang masih terganjal pada beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat,” tandasnya.

Humas Pemprov Sumsel