DPRD Sumsel Desak Kuota BBM Ditambah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak pemerintah pusat segera menambah jatah bahan bakar minyak (BBM bersubsidi) untuk Sumsel. Pasalnya, warga Sumsel sudah terganggu dengan kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi sejak Maret 2012 .
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara rombongan DPRD Sumsel dengan Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012 ). Rombongan itu dipimpin Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo.
Arudji Kartawimata anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, antrean kendaraan di seluruh SPBU di Sumsel setiap hari minimal satu kilometer. Jika parah, kata dia, antrean kendaraan yang menunggu datangnya mobil tangki BBM bisa mencapai tiga kilometer.
"Di Kota Pagar Alam, mengantre BBM itu jadi pekerjaan baru. Masyarakat harus sampai menginap. Kondisi itu sudah menganggu masyarakat," kata Arudji.
Wasista mengatakan, dalam APBNP 2012 , Sumsel mendapat jatah premium bersubsidi sebesar 607.538 kilo liter dan solar sebesar 791.112 kilo liter. Alokasi itu, kata dia, tidak menemuhi kebutuhan. Pasalnya, pertumbuhan kendaraan pengguna solar mencapai 10 persen per tahun dan kendaraan pengguna premium sebesar 15 persen per tahun.
Saat ini, kata Wasista, kendaraan untuk pertambangan mendominasi penggunaan BBM bersubsidi. Setidaknya ada 2.000 truk yang ikut mengantre di SPBU lantaran Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2012 yang melarang kendaraan tertentu, salah satunya untuk pertambangan, menggunakan BBM bersubsidi baru berlaku September 2012 .
"Makanya kata minta tambahan sebesar 61.000 kilo liter untuk solar dan 17.000 kilo liter untuk premium dalam APBN," kata Wasista.
Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, para politisi DPRD membandingkan kondisi di Sumsel dengan di Pulau Jawa. Antrean kendaraan tidak terlihat di SPBU di Pulau Jawa. Sebaliknya, antrean panjang malah terjadi di Sumsel sebagai daerah penghasil energi.
Mereka juga mengeluhkan sikap kepolisian yang tak menindak maraknya penyimpangan BBM bersubsidi oleh industri. Mereka meminta agar Marzuki segera menyurati Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk bertindak tegas. Pasalnya, percuma jika jatah BBM bersubsidi untuk Sumsel ditambah namun penyimpangan yang dilakukan industri juga semakin besar.
Marzuki mengaku mendukung permintaan DPRD Sumsel itu. Dia meminta agar kepolisian menjerat para pengusaha yang mengambil jatah BBM bersubsidi. "Hak rakyat dimakan pengusaha," kata dia.
Editor : Soegeng Haryadi
Sumber : Kompas.com
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara rombongan DPRD Sumsel dengan Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012 ). Rombongan itu dipimpin Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo.
Arudji Kartawimata anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, antrean kendaraan di seluruh SPBU di Sumsel setiap hari minimal satu kilometer. Jika parah, kata dia, antrean kendaraan yang menunggu datangnya mobil tangki BBM bisa mencapai tiga kilometer.
"Di Kota Pagar Alam, mengantre BBM itu jadi pekerjaan baru. Masyarakat harus sampai menginap. Kondisi itu sudah menganggu masyarakat," kata Arudji.
Wasista mengatakan, dalam APBNP 2012 , Sumsel mendapat jatah premium bersubsidi sebesar 607.538 kilo liter dan solar sebesar 791.112 kilo liter. Alokasi itu, kata dia, tidak menemuhi kebutuhan. Pasalnya, pertumbuhan kendaraan pengguna solar mencapai 10 persen per tahun dan kendaraan pengguna premium sebesar 15 persen per tahun.
Saat ini, kata Wasista, kendaraan untuk pertambangan mendominasi penggunaan BBM bersubsidi. Setidaknya ada 2.000 truk yang ikut mengantre di SPBU lantaran Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2012 yang melarang kendaraan tertentu, salah satunya untuk pertambangan, menggunakan BBM bersubsidi baru berlaku September 2012 .
"Makanya kata minta tambahan sebesar 61.000 kilo liter untuk solar dan 17.000 kilo liter untuk premium dalam APBN," kata Wasista.
Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, para politisi DPRD membandingkan kondisi di Sumsel dengan di Pulau Jawa. Antrean kendaraan tidak terlihat di SPBU di Pulau Jawa. Sebaliknya, antrean panjang malah terjadi di Sumsel sebagai daerah penghasil energi.
Mereka juga mengeluhkan sikap kepolisian yang tak menindak maraknya penyimpangan BBM bersubsidi oleh industri. Mereka meminta agar Marzuki segera menyurati Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk bertindak tegas. Pasalnya, percuma jika jatah BBM bersubsidi untuk Sumsel ditambah namun penyimpangan yang dilakukan industri juga semakin besar.
Marzuki mengaku mendukung permintaan DPRD Sumsel itu. Dia meminta agar kepolisian menjerat para pengusaha yang mengambil jatah BBM bersubsidi. "Hak rakyat dimakan pengusaha," kata dia.
Editor : Soegeng Haryadi
Sumber : Kompas.com
Tidak ada komentar
Posting Komentar