» » PARIPURNA LJKP, SEPARUH ANGGOTA DEWAN MENGHILANG

Sriwijaya Radio, Palembang - Rapat paripurna DPRD Palembang dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran tahun 2014 sepi dari kehadiran wakil rakyat. Puluhan kursi dewan kosong karena pemiliknya tidak hadir hingga sidang dmulai.

Berdasarkan pantauan Tim Sriwijaya Radio, dari 50 anggota DPRD yang ada, tercatat hanya 26 orang yang hadir dan mendengarkan laporan pertanggung jawaban Walikota Palembang yang disampaikan Plt Walikota Palembang, H Harnojoyo S Sos. Kuorum peserta rapat paripurna itu pun harus menunggu 1,5 jam lebih lamban dari jadwal paripurna yang dijadwalkan mulai pukul  08.30 WIB, dan baru dimulai pukul 10.00 WIB.

Harnojoyo enggan menanggapi alasan mengapa anggota dewan sepi hadiri laporan pertanggung jawaban. Baginya laporan sudah disampikan nantinya akan dikaji lagi oleh anggota dewan.

" Tidak tahu mengapa anggota dewan tidak hadir. Silahkan bertanya kepada dewan yang bersangkutan apa alasannya," ujar Harnojoyo usai menyampaikan laporan pertanggung jawaban, Jumat (26/6).

Dalam laporannya, Harnojoyo memaparkan keberhasilan Palembang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2014 Rp 2,8 triliun atau 93 persen dari taret Rp 3,08 triliun dibanding realisasi PAD tahun anggaran 2013 lalu. Keberhasilan peningkatan PAD ini berkat pencapaian sektor pajak daerah over target 117 persen yakni Rp 463 miliar dari target Rp 395 miliar. Kesemuanya realisasi penerimaan rata-rata di atas 100 persen khususnya pajak restoran, hiburan, rumah makan, dan hotel.

Meski realisasi pajak naik, tetapi Harno mengakui jika realisasi retribusi masih anjlok dan jauh dibawah target yang diharapkan. Ditargetkan pendapatan retribusi Rp 153 miliar dari 23 jenis retribusi hanya terealisasi Rp 85 persen atau 55 persen saja.

Kendala ini disebabkan minimnya kesadaran masyarakat membayar retribusi atas pelayanan langsung yang diberikan pemerintah. Beberapa retribusi kurang diminati seperti retribusi sedot WC, pengahapusan trayek angkot di atas usai 10 tahun, pengahapusan retribusi catatan sipil, dan sebagainya.

Anjloknya retribusi ini membuat realisasi Anggaran Pendapatan Belajan Daerah (APBD) Palembang tidak tercapai. Ditargetkan APBD Rp 3.1 triliun hanya terealisasi Rp 2,8 triliun. APBD ini digunakan untuk keperluan belanja tidak langsung Rp 1,4 triliun dan belanja langsung Rp 1,3 triluin.  

" Target yang belum terealisasi akan ditingkatkan lagi agar bisa terealisasi sebab jika tidak terealisasi maka akan devisit anggaran," kata Harno.

Sementara itu, Ketua DPRD Palembang, Darmawan membantah jika anggota tidak menganggap penting LKPJ sehingga banyak tidak hadir dan membuat rapat tertunda 1,5 jam.

" Tidak ada maksud menganggap paripurna LKPJ tidak penting hanya miss-komunikasi saja ," ujarnya.

Dia mengatakan, pada awalnya rapat paripurna dijadwalkan pada Kamis lalu, (25/6) namun Plt Walikota Palembang berhalangan dikarenakan ada kegiatan dinas ke Jakarta, sehingga jadwal diundur ke hari Jumat. Jadwal diundur inilah kemungkinan anggota dewan tidak tahu sehingga tidak hadir atau pemberitahuan tidak sampai.

" Tidak hadir bukan berarti tidak tahu sebab nanti akan dibahas di masing-masing komisi dan fraksi lagi," tambah Darmawan.

Reporter : Cek Rul
Editor : Cek Mar

About Radio Sriwijaya

94.3 Sriwijaya Radio - Jalan Seduduk Putih 1, No 41A, 8 Ilir Palembang - Sumatera Selatan (30114) Indonesia - Telpon : 0711-825943 - 818188
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: