KPUD Gelar Sosialisasi Pemilukada

SRIWIJAYA RADIO - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (28/2/2013) menggelar sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun  2013, di Gedung Kesenian Kayuagung.

Hadir dalam kegiatan tersebut, pejabat dari berbagai instansi di Pemerintahan OKI,  pihak kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, para calon pemilih, para timses dari masing-masing kandidat. Pesta demokrasi tersebut yang nantinya dilaksanakan pada, Juni 2013 mendatang.

Ketua KPUD OKI, Abdul Hamid SH, dalam paparannya di depan para peserta menyampaikan, pelaksanaan pemilukada tahun 2013 yang sebentar lagi dilaksanakan secara serentak, baik pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur diharapkan dapat berjalan dengan baik dan aman serta lancar dan demokratis.

Dalam kesempatan itu, juga Abdul menyampaikan kepada para calon pemilih, hendaknya dapat memahami system pencoblosan yang nantinya disosialisasikan oleh KPUD, dengan benar. Sehingga pencoblosan yang dilakukan terhadap salah satu kandidat suaranya sah dan tidak hangus.

“Misalnya di dalam TPS sudah disiapkan alat seperti paku untuk mencoblos, namun pemilih tersebut menggunakan puntung rokok, walapun sebenarnya tujuannya sama, namun itu dianggap suaranya tidak sah, jadi saya tegaskan untuk berhati-hati terhadap hal yang dinilai sepeleh tersebut,” pesannya.

Lanjut dia, saat ini tahapan sosialisasi tengah dilaksanakan oleh KPUD, hal ini dimaksudkan agar pemilih lebih paham, tetang tata cara pencoblosan yang baik dan benar.

Untuk itu, sambung Hamid, terlaksananya pemilukada ditentukan tiga indikator, yakni pertama harus adanya pihak penyelenggara yakni KPU, kedua adanya peserta minimal dua pasangan kandidat, dan ketiga pemilih yang akan memilih kandidat yang akan bertarung dalam pemilukada tersebut. “Jadi kalau ketiganya tidak saling melengkapi mustahil bisa terlaksana,” ujarnya.

Dia menambahkan, mendekati pemilukada ini kepada para PNS harus menunjukkan netralitasnya, jangan memihak terhadap salah satu calon. Karena pada dasarnya PNS memang harus netral, mengingat yang mereka adalah abdi Negara.

http://palembang.tribunnews.com